LPJ Dept. SOSPOL BEM UNM

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

DEPARTEMEN SOSIAL POLITIK BEM UNM

PERIODE 2012-2013

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb

Yang kami hormati:

Ketua Umum MAPERWA UNM beserta Jajarannya

Presiden Mahasiswa BEM UNM yang kami hormati

Kawan-kawan departemen sospol dan pengurus BEM UNM yang saya banggakan

Serta Kawan-kawan Peserta Pleno I LK UNM

A.                MUKADDIMAH

         Dibawah genggam kuasa-NyA dan limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga, mari kita panjatkan puji dan syukur dari lubuk jiwa ke hadirat Allah SWT yang telah memberi anugerah terindah kepada kita semua yang tak terhingga, Tuhan semesta alam yang hingga detik ini kita masih di berikan nafas kepada kita semua untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab duniawi sebagai bekal menuju kehidupan selanjutnya yang hakiki. Dan atas nikmat persaudaraan yang berdiri kokoh di atas karang akidah dan terajut indah laksana hamparan kain sutra.

  Shalawat dan salam Senantiasa di curahkan kepada panglima keadilan, pemimpin revolusi peradaban keagungan , Rasulullah Muhammad  SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang menapaktilasi langkah-langkah perjuangannya sampai akhir zaman.

Historikal gerakan dalam peradaban dunia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan secara cultural, tak heran jika eksistensi gerakan secara spontan akan beradaptasi dengan keberadaan zaman itu sendiri dan tentunya akan terhegemoni oleh konsep ideologi yang menjadi mainstream arus globalisasi. Indonesia sendiri pada hari ini di asumsikan sebagai Negara stengah jajahan dan setengah feodal, hal itu sendiri merupakan pembacaan posisi Indonesia ditengah arus kapitalisme monopoli yang akan menjadi otoritas sebuah Negara adikuasa dalam menentukan kebijakan-kebijakan internasional.

Di sadari atau tidak disadari bahwa Indonesia pada hari ini berada dalam masa jajahan Negara kapitalis monopoli (imperealis). Jajahan yang dimaksud bukanlah intrepretasi jajahan pada zaman colonial belanda dan jepang, system penjajahan pada hari ini lebih kepada penguasaan di sendi-sendi vital yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dan tentunya hal tersebut terealisasi berkat kerjasama pemerintah rezim boneka imperealis yang diimplentasikan dalam sebuah regulasi yang tentunya mengutamakan agenda penguasaan sumber daya alam Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan bebasnya korporasi-korporasi asing menggeruk kekayaan alam Indonesia sementara itu petani dan miskin kota di rampas menjadi korbannya. Maka dari itu sebagai mahasiswa yang mempunyai trilogy fungsi, agen of change, social of control, moral of force dimana mahasiswa sebagai kaum intelektual yang mempunyai beban moril untuk mengontrol keadaan sosial dan menjadi agen perubahan. Perlu adanya kekutan massa untuk menuju perubahan tersebut dengan bersatunya segenap elemen mahasiswa, karena tidak aka nada perubahan tanpa kekuatan perjuangan massa.

B.     KONDISI IDEALITAS

Pemuda pada masanya menjadi harapan dan tumpuan bangsa dan Negara dalam mengemban suatu amanah,meski itu hadir dalam berbagai  Kekuatan gerakan yang sesungguhnya hadir dalam konsep ideologis oleh stakeholder itu sendiri. Begitu banyak variabel gerakan yang hadir dengan berlandaskan konsep perjuangan namun realitasnya sangat rentan oleh kekuasaan. Kesadaran ideologis menjadi hal yang tabu ketika sistematika gerakan di bangun dengan insiatif yang dihadapkan dengan pilihan untuk memenuhi tanggung jawab sosial atau beban moril.kritik dan otokriktik pun mesti di biasakan dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan, namun status pengurus itulah mesti di pertanggung jawabkan karena pada dasarnya menjadi pengurus LK adalah pilihan kesibukan diantara kesibukan-kesibukan duniawi lainnya. Tak pelak ketar-ketir fungsionaris menghadapi tuntutan massa namun itulah menjadi supremasi lembaga kemahasiswaan.

Sesuai hasil rapat kerja BEM UNM periode 2012-2013 Departemen Sosial Politik hanya merencanakan dua program kerja yaitu ekspedisi 9 mata orange dan Diskusi Publik. Dan lebih focus mengawal pada issu sosial baik internal maupun eksternal UNM.

C.    KONDISI REALITAS

Idealitas kadang tidak sesuai dengan realitas, Ekspedisi 9 mata orange yang sebenarnya kami rencanakan terlaksana pada bulan mei tertunda karena lambatnya disalurkan dana LK dan banyaknya program kerja  lain dari departemen lain pula yang sangat mendesak. Sehingga pada Pleno pertama ini kami belum bisa melaksanakan program kerja yang kami rencanakan. Tetapi sesuai Tupoksi Departemen sosial Politik Tetap melakukan advokasi beberapa issu internal maupun eksternal UNM yang sudah menjadi beban moril untuk dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

AKSI-AKSI DEPARTEMEN SOSPOL

BEM UNM

a.      Issu eksternal:

1.      Aksi Pengawalan kasus pembunuhan salah satu mahasiswa FIP UNM (alm. MUHAR)

Sebagai bentuk solidaritas BEM UNM brinisiatif melakukan advokasi terkait pmbunuhan sdra alm. Muhar (Minggu 27 januari 2013) aksi perdana dilakukan pasca kepulangan Mensospol BEM UNM melayat di palopo pada hari selasa 29 januari 2013 bersama BEM FIP UNM, Adapun titik aksi adalah Depan Kampus UNM Gunung sari, DPRD kota Makassar, dan Polrestabes Makassar. 

Selanjutnya aksi rutin kami lakukan yg kemudian tergabung dalam AKSI SOLIDARITAS MAHASISWA MENGGUGAT sampai Tertangkapnya pelaku pembunuhan sdra alm.Muhar. aksi terakhir kami lakukan pd hari jumat 1 februari 2013 di DPRD kota. Makassar pasca shalat jumat, beberapa jam kawan2 bergantian menyampaikan orasinya akhirnya beberapa perwakilan dari DPRD Kota menemui kami untuk berdialog dengan tuntutan kawan-kawan agar THM hotel clarion dimana tempat meninggalnya alm.Muhar di tutup di kerenakan SOP pengamanan tempat tersebut sangat tidak sesuai dengan seharusnya, selain itu tempat tersebut jelas-jelas melanggar PERDA yang ada dimana jarak THM harus lebih dari 100 meter dr sarana pendidikan dan tempat ibadah, dengan kesimpulan bahwa pihak DPRD akan segera menindak lanjuti atas tuntutan kawan-kawan.

 Atas desakan aksi kwn2 ke semua stegholder yg terkait. Akhirnya pelaku tertangkap dua orang yg masih disembunyikan identitasnya oleh pihak kepolisian.  Bahkan kawan-kawan dari departemen Sospol selalu menghadiri persidangan tersangka pembunuh sdra alm.Muhar, mulai dari penjelasan saksi korban, saksi tersangka dan dari securty clarion sampai pada persidangan pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pukul 15.00 wita hari selasa  18 juni 2013 Dimana Tersangka dituntut 15 tahun penjara, persidangan selanjutnya akan digelar pada hari selasa 25 juni 2013 dengan mendengarkan pembelaan dari tersangka.

2.      Aksi Meruntuhkan REZIM SBY

Berdasarkan kegagalan kinerja SBY selama dua periode dari segala sector termasuk pendidikan, maka BEM UNM beserta organ intra dan ekstra kampus lain melakukan konsolidasi pada hari senin 25 maret pukul 19.00 di gazebo Gunsar. Dan disepakati melakukan aksi unjuk rasa besoknya atas nama ALIANSI MAHASISWA MAKASSAR RUNTUHKAN REZIM SBY (BEM UNM, BEM SAWERIGADING, BEM FH UMI, HMPS PGSD PENJAS FIK UNM, GAM, KKMP UNISMUH,) pd selasa 26 maret di fly over pukul 11.00. dan dilanjutkan ke DPRD Prov. Sulsel. Isu focus yang kami angkat dari BEM UNM adalah masalah terblokirnya dana DIPA UNM oleh Mentri pendidikan dan mentri keuangan dan tertuang dalam pernyataan sikap  yang kami indikasikan terjadi permainan di DPR RI dengan Mentri keuangan, yang membuat UNM terkhusus LK UNM mengalami Miskinisasi dan stagnasi LK bahkan LK rela mengamen dijalan guna melaksanaka proker2 LK yang harus secepatnya  dilaksanakan dan dipaksa oleh waktu karena beberapa LK akan habis periode tanpa adanya proker yang dilaksanakan karena tidak adanya dana dari birokrasi, jadi kami piker SBY telah gagal dari berbagai sector, maka harga mati SBY harus turun dari  jabatannya.  Selanjutnya pada saat aksi dilanjutkan ke DPRD Prov. Sulsel kami meminta agar pernyataan sikap kami di veks ke lembaga terkait yang ada di pusat. Tapi veks ke mentri keuangan gagal dengan alasan DPRD Prov. Sudah lama tidak mengirim veks ke Menkeu RI. Veks pun hanya sampai ke DPR RI dan kantor Presiden RI (SBY). Setelah kami menerima bukti hasil veks kami pun kembali ke titik kumpul masing2 lembaga yang tergabung..

3.      Aksi terkait penundaan UN di 11 provinsi (wilayah indinesia timur) termsuk sulsel

Tercorengnya system pendidikan di INDONESIA dengan tertundanya UN di 11 PROVINSI, yang kami indikasikan terjadi permainan di KEMENDIKBUD dan pemenang Tender Pencetakan LOgistik soal UN,  Membuat kami BEM UNM sebagai kampus pendidikan mengundang kawan2 LK untuk konsolidasi terkait penundaan  ini pada hari rabu 17 april pkul 21.00. Disepakati bahwa atas nama BEM UNM (BEM FIP UNM, HMPS PGSD PENJAS, HMJ PENJASKESREK, HMPS ILARA, HIMA MANAJEMEN FE, HMPS Pend. EKONOMI) akan melakukan aksi unjuk rasa esoknya hari kamis 18 april 2013 pkul 11.00 di depan kampus jl. Pettarani. 

Dan kami anggap bahwa penundaan UN adanya diskriminasi wilayah oleh mafia pendidikan dan ketidak profesionalan Mendikbud sebagai pelaksana UN di Negara ini, dan terlibatnya para  kapitalis dimana hanya dimonopoli oleh 1 perusahan dan hanya 1 daerah tempat pencetakannya. Maka dari itu Mentri Pendidikan ini telah gagal membawa pendidikan di Negara in lebih baik justru hanya membuat semakin buruk, dimana dengan tertundanya UN pada tahun ini dan pertama kali terjadi membuat siswa merasa terganggu psikologisnya yang sebenarnya sudah siap untuk ujian. Bahkan  penundaan UN tidak ada kejelasan dan penyampaian ke sekolah2 dan siswa bahwa UN dtunda dan sampai kapan ditunda membuat psikologis siswa semakin terganggu. Maka dari itu harga Mati Mentri pendidikan dan kebudayaan (Muh. Nuh) dan SBY harus bertanggung jawab atas ulahnya dan harus Mundur dari jabatannya.. Maka BEM UNM Turun dengan Tuntutan:

1.      Mendesak  SBY dan Muh. Nuh sebagai MENDIKBUD agar dalam pencetakan Logistik Soal Ujian Nasioanl di serahkan ke otonom daerah masing-masing Provinsi.

2.      Mendesak Mentri pendidikan dan kebudayaan (Muh. Nuh) dan SBY harus bertanggung jawab atas ulahnya dan harus Mundur dari jabatannya.

Setelah bergantian berorasi dari perwakilan beberapa organ akhirnya aksi pun di akhiri dan kembali ke titk kumpul masing2 lembaga.

4.      Aksi Memperingati Hari Buruh dan Hardiknas

Mei  bulan perlawanan Rakyat Indonesia, BEM UNM Tidak tinggal diam. Maka BEM UNM berinisiatif  melakukan aksi memperingati hari Buruh tgl 1 mei dan Hardiknas 2 mei,. Hasil kesepakatan departemen sosial politik untuk memperingati kedua hari ini dilakukan aksi rangkaian dalam 1 hari yaitu pada tgl 2 mei 2013.

Kawan-kawan BEM UNM mulai menuju jln. Ap. Pettarani depan tugu UNM pd pukul 11.00. setelah menunggu beberapa menit kawan-kawan dari FIK UNM(HMPS PGSD PENJAS, HMPS ILARA, HMJ PENJASKESREK) bergabung dengan BEM UNM setelah mereka yg mengatasnamakan LK FIK Melakukan aksi di lampu merah pettarani-alauddin. Dan selanjutnya kawan-kawan dari Aliansi Mahasiswa Ekonomi jg bergabung setelah melakukan aksi solo di depan gedung finisi.. selanjutnya kawan-kawan melanjutkan aksi ke DPRD Prov. Sulsel. Setelah beberapa perwakilan dari organ yg tergabung menyampaikan orasinya, perwakilan dr DPRD Prov. Sulsel menemui kami,. Setelah berdialog dan menyampaikan aspirasi kami dan meminta pernyataan sikap kami di veks ke pusat. Setelah bukti veks telah kami terima kami kembali ke depan gedung finisi dan melanjutkan aksi. Melihat sikon yg tidak memungkinan lagi Aksipun di akhiri pada pukul 15.00 wita dengan membacakan pernyataan sikap.

5.      Aksi penolakan kenaikan BBM 2013

Euforia Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan juni 2013  dengan alasan bahwa jebolnya APBN karena anggaran subsidi BBM yang begitu besar dan untuk menyelamatkan APBN, namun pemerintah saat ini tidak pernah memikirkan  atau melirik kondisi ekonomi yang dialami masyarakat, dan apa yang menjadi dampak ketika BBM naik.

“Bahkan pemerintah saat ini selalau mengambil keputusan sepihak  dan tidak pernah pertanyakan kepada masyarakat, kalau harga BBM naik dampak negatif apa yang akan dirasakan masyarakat nantinya?”

Padahal sudah jelas dalam  pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,.

Sementara SBY-BOEDIONO justru mengacuhkan isi dari dasar negara ini. Dengan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melihat rakyat yang menderita, membiarkan perusahaan asing masuk untuk mengelola sumber2 Migas. Dan untuk Kemakmuran dan kesejateraan pribadinya serta antek2 anjing politiknya.

Sekarang pemerintah bisa melihat langsung tangisan rakyat ketika BBM naik, harga sembako naik, kebutuhan pokok semkin tinggi, berlipat gandanya kebutuhan dasar sepeti pendidikan, transportasi dll,. Masyarakat miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, Kebijakan tersebut justru akan menguntungkan Rezim SBY-BOEDIONO Dan DPR yang menikmati gaji semakin tinggi.

Maka dari itu BEM UNM melalui Departemen sosial poltik mengundang untuk konsolidasi pada kamis malam pukul 21.00 wita  yang dihadiri oleh Aliansi mahasiswa olahraga, BEM FIP, Aliansi mahasiswa Ekonomi. Dan disepakati untuk melakukan aksi pada hari jumat 14 juni 2013 pukul 13.30 wita dengan tuntutan:

1.      Menolak Keras inisitaif Presiden untuk menaikkan BBM

2.      Mosi tidak percaya kepada DPR RI yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat yg justru memuluskan keinginan busuk SBY-BOEDIONO

3.      Mendesak kepada Presiden dan Mentri ESDM untuk MeNasionalisasikan Sumber daya Migas

4.      Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

Massa aksi berkumpul di depan tugu UNM. Setelah BEM UNM menuju titik kumpul menyusul Aliansi mahasiswa Olahraga. Langsung jendral lapangan langsung memimpin aksi, berselang beberapa menit BEM FIP datang dan bergabung dalam massa aksi, selanjutnya Aliansi mahasiswa ekonomi pun bergabung setelah terlebih dahulu melakukan aksi solo. Pada waktu yang sama jendlap memerintahkan massa aksi untuk menahan mobil container untuk dijadikan mimbar aksi di jln ap. Pettarani-jl. Landak baru. Setelah beberapa jam  jendlap berinisiatif brifing di lapangan, disepakati untuk berpindah tempat aksi di depan gedung finisi UNM, dan aksi pun kembali dilanjutkan. Melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi dan mulai banyak muncul provokator-provokator yang tidak jelas membuat massa aksi mulai tidak kondusif lagi. Aksipun di akhiri pada pukul 17.00 dengan pembacaan pernyataan sikap dan pembakaran foto SBY-BOEDIONO.

Pasca selesainya aksi BEM UNM, tetapi masih banyak kawan-kawan yang tinggal untuk menutup jalan sampai datangnya piha kepolisian membubarkan tindakakn kawan-kawan yang sudah diluar dari jalur aksi BEM UNM. Bentrokpun tak terelakkan. Bahkan sampai malam bentrokan tetap lanjut. Yang mau tidak mau harus menjadi tanggung jawab BEM UNM. Bentrokan selesai setelah kawan-kawan dipukul mundul oleh pihak kepolisian bersama warga(preman sewaan) sampai masuk kampus. Dengan rusaknya gedung finisi lantai bawah dan tertangkapnya 57 rekan-rekan mahasiswa. Pasca tertangkapnya rekan-rekan seperjuanagan Presiden mahasiswa BEM UNM bersama Ketua Umum Maperwa UNM selalu setia mendapingi teman-teman yang ditahan dengan membuka jalur Diplomasi ke pihak Kepolisian. Alhamdulillah kawan-kawan yang ditahan dilepaskan oleh pihak kepolisian pada saptu malam.

Senin, 17 juni 2013

Pasca aksi BEM UNM pada hari jumat lalu yang berujung pada bentrokan membuat gerakan kawan-kawan mahasiswa mendapat cercaan dari masyarakat kota Makassar,. Maka dari itu Mensospol berinisiatif tetap turun aksi penolakan naiknya Harga BBM. Tapi hanya sebatas pembagian selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan pettarani di dpn BPN kota Makassar pada puul 14.30 wita, sebagai bentuk pencitraan ke masyarakat. Aksi ini kami akhiri setelah selebaran tersebut habis terbagi ke pengguna jalan..

b.      Issu internal:

1.      Aksi Terkait dana LK, DPP, BOP dan honorer pegawai UNM yang tak terbayarkan

Guna membahas lebih lanjut tentang nasib dana LK se-UNM, Komisi SOSPOL mengundang kawan-kawan Fungsionaris LK seUNM untuk melaksanakan Rapat konsolidasi. 

Dimana rapat  tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh, Paisal selaku Menteri Sospol BEM UNM 2012-2013, di hadiri oleh pengurus bem unm 2012-2013, Ketua umum MAPERWA UNM 2012-2013, dan dihadiri oleh utusan FIP, FIK, dan FE, pada Minggu malam 4 Maret 2012. Dan di sepakati untuk melakukan aksi unjuk rasa atas nama BEM UNM (BEM FIP, HMJ Penjaskesrek, HMPS PGSD PENJAS, HMPS ILARA, ALIANSI MAHASISWA EKONOMI) pada hari Rabu, 6 Maret 2013 pukul 10.00  depan Rektorat, dengan tuntutan:

1)                  Mendesak bendahara umum UNM untuk mentransparansikan dana LK.

2)                  Mendesak bendahara umum UNM untuk menyalurkan dana LK.

3)                  Mendesak PR III UNMuntuk memperjuangkan hakhak mahasiswa UNM.

Massa aksi langsung berkumpul di titik aksi (depan rektorat) pukul 10.00 wita aksi langsung dipimpin oleh jendral lapangan,  setelah massa aksi telah berdatangan dari beberapa fakultas kawan-kawanpun mulai bergantian berorasi yg dipandu oleh jendral lapangan. Walaupun diguyur hujan kawan2 tetap semangat dalam aksi tersebut.  Setelah kawan-kawan bergantian berorasi, jendral lapangan  membacakan pernyataan sikap yang selanjutnya pihak birokrasi bersedia menemui kami untuk berdialog. Tapi pada aksi tersebut bendahara UNM (Nasri SE) tidak ada di tempat, kami hanya di temui oleh Rektor UNM, PR II dan PR III,. Kami pun tidak mendapatkan hasil yang menurut kami sesuai tuntutan. Jawaban dari birokrasi pun hanya “DIPA BELUM TURUN NAK”, sungguh statemen yang sangat tidak rasional tanpa adanya usaha mereka transparansikan keuangan UNM (dana LK, DPP, BOP) Kami belum menerima hasil penjelasan dr mereka bahkan kami masih ingin melemparkan pertanyaan tapi Pertemuan itupun langsung ditutup oleh PR III tanpa alasan yang tidak jelas. Kami pun bertahan dalam ruangan tersebut walaupun birokrasi meninggalkan ruangan tersebut, sikon yang tidak memungkinkan kamipun membubarkan diri dan kembali ke titik kmpul masing2 organ yg tergabung..

2.      Aksi prakondisi penolakan UKT

Berdasarkan hasil kajian kawan-kawan internal BEM UNM terkait akan di terapkannya UKT di PTN Seindonesia termasuk UNM,  bahwa disimpulkan inisiatif  pemerintah  untuk meringankan biaya kuliah dengan menerapkannya UKT Justru akan memberatkan pembayaran mahasiswa di awal pembayaran, dan kami indikasikan akan berujung pada komersialisasi pendidikan dan diskriminasi bagi orang miskin untuk kuliah.

Maka melalui Departemen sospol melakukan konsolidasi internal BEM UNM untuk melakukan aksi prakondisi pada hari senin 3 juni 2013 pukul 10.00. di depan rektorat.

Massa aksi terdiri dari pengurus BEM UNM dan MAPERWA UNM  serta simpatisan berkumpul didepan  PKM selanjutnya melanjutkanAksi di depan rektorat. Dimana aksi ini hanya aksi prakondisi tanpa perlu berdialog dengan pihak birokrasi untuk sementara. Setelah Berorasi aksipun ditutup dengan menempelkan petaka-petaka di kaca rektorat dan kembali ke titik kumpul sebelumnya.

D.    KHATIMAH

Demikianlah uraian singkat catatan perjalanan departemen sosial politik dalam stengah perjalanan kepengurusan ini, belum banyak progresifitas kerja yang bisa kami realisasikan utamanya dalam pengawalan persoalan-persoalan sosial yang paling dekat dengan basis massa LK UNM namun kami tetap berusaha menjalankan apa yang menjadi amanah lembaga terlebih lagi menjadi inisiator dalam melakukan gerakan-gerakan sosial  terkhusus di internal UNM.

Akhir kata …

Jayalah terus perjuangan massa

Hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup rakyat

                                                                                    Hormat kami,

                                                                                    Departemen sosial politik

                                                                                    Menteri: Paisal

                                                                                    Staff:   Khaeruddin

                                                                                                Asrianto

                                                                                                Asrullah

                                                                                                Abdul Rahman

                                                                                                Suparman

                                                                                                Muh. Taufik

                                                                                                Heri

LAMPIRAN:

Aksi pengawalan kasus pembunuhan alm. Muhar (salah satu mahasiswa FIP UNM)

 

                                                                                                                         

Aksi meruntuhkan rezim SBY boediono

 

Aksi terkait penundaan UN di 11 provinsi (wilayah indinesia timur) termsuk sulsel

 

                                                                                                           

Aksi Memperingati Hari Buruh dan Hardiknas

Aksi penolakan kenaikan BBM 2013

jumat, 14 juni 2013

 

                                                        

 

                  Senin, 17 juni 2013

                                                        

Aksi Terkait dana LK, DPP, BOP dan honorer pegawai UNM yang tak terbayarkan

 

                                                                           

Aksi prakondisi penolakan UKT

 

                                                                              

Pernyataan sikap:

BEM UNM

(Bem Fip, Aliansi Mahasiswa Olahraga FIK UNM, Aliansi Mahasiswa Ekonomi FE UNM)

Kondisi birokrasi   di UNM dari jurusan sampai Universitas, mayoritas masih kooperatif mendukung kegiatan LK selama tidak terkait kerja-kerja advokasi dan investigasi. Mereka mendukung hal-hal yang berbau tealisasi programkerja saja. Jika mempertanyakan masalah DPP, maka intervensi diluncurkan bagai peluru bagi funsionaris.

Jika dalam prakteknya DPP dan SPP berlandaskan konstitusi maka kita  berangkat pada TRANSPARANSI. Sejauh mana transparansi terhadap  semua stake holder termasuk mahasiswa sebagai elemen subjek dan objek dalam pendidikan. Titik temu antara mahasiswa dengan birokrasi sudah dipastikan akan putus jika masih system keuangan UNM masih semrawut . tak heran jika fungsionaris naik darah jika bertemu dengan penanggung  jawab keuangan dikarenakan Dana LK yang seharusnya dialokasikan untuk pelaksanaan program kerja setiap LK sampai detik ini belum diberikan bahkan HONORER Dosen dan Pegawai pun belum terbayarkan. Yang tak kalah pentingnya mencerahkan kepada semua pihak MENGAPA  SISTEM KEUANGAN UNM SEPETI INI…..????? pertanyaan sederhana tapi namun jawabannya akan berimplikasi luas. Jika ada regulasi baru, cerahkanlah agarpertanyaan itu tak berujung pada penghakiman yang bisa menjauhkan jarak dari visi Almamater yang kita cintai ini.

Atas kekecewaan yang begitu besar terhadap system dan Pengelola  keuangan yang ada  di UNM  maka  kami dari BEM UNM dan beberapa LK seUNM  menyatakan sikap:

1)      Mendesak bendahara umum UNM untuk mentransparansikan dana LK.

2)      Mendesak bendahara umum UNM agar segera  menyalurkan dana LK dan membayarkan honor pegawai dan dosen yang merupakan HAK kami.

3)      Mendesak ayahanda PR III UNM untuk memperjuangkan hakhak mahasiswa UNM.

Jendral Lapangan

Paisal

MENSOSPOL BEM UNM

Pernyataan Sikap:

BEM UNM

(Bem Fip, Aliansi Mahasiswa Olahraga FIK UNM, Aliansi Mahasiswa Ekonomi FE UNM)

Menolak kenaikan harga BBM dan Mosi tidak percaya kepada DPR RI

Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan bahwa jebolnya APBN karena anggaran subsidi BBM yang begitu besar dan untuk menyelamatkan APBN, namun pemerintah saat ini tidak pernah memikirkan  atau melirik kondisi ekonomi yang dialami masyarakat, dan apa yang menjadi dampak ketika BBM naik.

“Bahkan pemerintah saat ini selalau mengambil keputusan sepihak  dan tidak pernah pertanyakan kepada masyarakat, kalau harga BBM naik dampak negatif apa yang akan dirasakan masyarakat nantinya?”

Padahal sudah jelas ketentuan UU 30 Tahun 2007 Tentang Energy dan didalam pasal 7 ayat 2 bahwa subsidi disediakan untuk keperluan rakyat yang tidak mampu, namun kenyataan sekarang subsidi BBM malah dinikimati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang pemerintah bisa melihat langsung tangisan rakyat ketika BBM naik, harga sembako naik, kebutuhan pokok semkin tinggi, berlipat gandanya kebutuhan dasar sepreti pendidikan, transportasi dll,. Masyarakat miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, Kebijakan tersebut justru akan menguntungkan Rezim SBY-BOEDIONO Dan DPR yang menikmati gaji semakin tinggi.

Padahal sudah jelas dalam  pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,.

Sementara SBY-BOEDIONO justru mengacuhkan isi dari dasar negara ini. Dengan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melihat rakyat yang menderita, membiarkan perusahaan asing masuk untuk mengelola sumber2 Migas. Dan untuk Kemakmuran dan kesejateraan pribadinya serta antek2 anjing politiknya.

Bahkan DPR RI yang mengatakan sebagai penyalur aspirasi rakyat justru memuluskan rencana busuk SBY untuk menaikkan harga BBM dengan membahas pemberian kompensasi kepada rakyat salah satunya dengan memberikan Bantuan langsung Sementara Masyarakat(BLSM), sebagai pengalihan issu dari inisitif busuk SBY ini. , BLSM Rp 150 ribu per bulan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat miskin yang semakin tinggi akibat naiknya beberapa kebutuhan pokok, seperti melonjaknya harga sembako, harga sayur dan lauk-pauk, ongkos trasportasi, dan sewa perumahan.

Pemberian BLSM menjelang tahun politik 2014 ini sarat politisasi bahkan sejumlah calon legislatif sudah berkampanye pada pertengahan 2013 ini. Menurut dia, BLSM ini akan digunakan beberapa partai politik untuk menyedot simpati masyarakat miskin dan pekerja yang terkena dampak paling banyak dari kenaikan harga BBM ini. 
"Sementara, bentuk bantuan BLSM ini hanya diberikan selama empat bulan, sementara selebihnya masih menggantungnya nasib masyarakat miskin tersebut,".

Menyetujui dan membiarkan kenaikan BBM sama artinya menyetujui penguasaan sumber minyak oleh asing, melanggengkan inisitaif busuk pemerintah serta melindungi koruptor dan mafia minyak yang pada akhirnya akan menambah Penderitaan rakyat dan mengahncurkan Indonesia.

Maka Kami dari BEM UNM menyatakan sikap:

5.      Menolak Keras inisitaif Presiden untuk menaikkan BBM

6.      Mosi tidak percaya kepada DPR RI yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat yg justru memuluskan keinginan busuk SBY-BOEDIONO

7.      Mendesak kepada Presiden dan Mentri ESDM untuk MeNasionalisasikan Sumber daya Migas

8.      Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

“Perjuangan yang tiada henti-hentinya selama tirani masih merajalela,.

Hidup Mahasiswa Hidup Mahasiswa Hidup Rakyat. “

Jendral Lapangan

Paisal

Mensospol BEM UNM

Posted in: Laporan